KALAMANTHANA, Buntok – Hingga April 2024, serapan anggaran Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Barsel) baru mencapai 5 persen. Kondisi ini mendorong DPRD Barsel menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Selasa (2/4/2024).
RDP yang berlangsung di ruang gabungan komisi DPRD Barsel dipimpin Wakil Ketua I DPRD, Nyimas Artika. Dalam forum tersebut, BPKAD dicecar pertanyaan seputar keterlambatan pencairan dana dan rendahnya penyerapan anggaran.
Nyimas menjelaskan, Kepala BPKAD Barsel, Akmal Husein, menerangkan bahwa hambatan tersebut dipicu oleh penerapan sistem aplikasi keuangan baru dari pemerintah pusat yang mulai diberlakukan pada 2024.
“Ada keterlambatan pencairan dana karena sistem baru itu, dan memang baru diterapkan tahun ini,” ujarnya.
Selain membahas serapan anggaran, DPRD juga menyampaikan dua hal lain kepada BPKAD. Pertama, permintaan penambahan Uang Persediaan (UP) di Sekretariat DPRD agar biaya perjalanan dinas dapat segera terbayarkan. Kedua, rencana pengembalian rumah dinas Dewan kepada pemerintah daerah.
Sementara itu, Kepala BPKAD Barsel, Akmal Husein, usai rapat menegaskan bahwa persoalan serapan anggaran yang masih rendah menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Ini sudah menjadi atensi Pj Bupati. Kemarin kami juga sudah rapat terkait penyerapan anggaran yang masih di angka 5 persen,” jelasnya.
Menurut Akmal, kendala utama tetap bersumber dari pembaruan sistem aplikasi keuangan daerah yang ditetapkan pemerintah pusat.(Sly).
