KALAMANTHANA, Palangka Raya - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025 di Aula Kantor Bapperida, Palangka Raya, Kamis (20/11/2025). Kegiatan dipimpin Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, dan dihadiri Wakil Bupati serta Wakil Wali Kota dari seluruh kabupaten/kota, termasuk Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y. Tingan.
Rakor ini merupakan tindak lanjut Keputusan Gubernur Kalteng Nomor 188.44/83/2022 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Kalteng Tahun 2022–2026.
Dalam paparannya, Wakil Bupati Barito Utara Felix Sonadie Y. Tingan menyampaikan kondisi kemiskinan di Barito Utara berdasarkan data BPS Kalteng Tahun 2025. Barito Utara menempati peringkat ke-9 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 7.440 jiwa atau 5,52% dari total penduduk.
Ia menjelaskan beberapa faktor yang memengaruhi peningkatan angka kemiskinan, antara lain perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah dari 2,92% pada Triwulan I menjadi 2,48% pada Triwulan II tahun 2025. Selain itu, kenaikan Garis Kemiskinan dari Rp590.832 (2024) menjadi Rp628.429 (2025) akibat inflasi, serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang berada di angka 4,71% pada tahun 2024.
Felix menegaskan Pemkab Barito Utara telah menetapkan target penurunan angka kemiskinan melalui Rancangan Awal RPJMD 2025–2029, dengan sasaran mencapai 4,6% pada tahun 2030. Target ini akan diupayakan melalui tiga strategi utama sesuai Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Strategi pertama adalah pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui operasi pasar murah, GEPAMOR, serta penyaluran program bantuan sosial seperti PKH, BPNT, JKN-PBI, hingga BLT Dana Desa. Kedua, peningkatan pendapatan masyarakat melalui penguatan kelembagaan ekonomi, dukungan sektor pertanian, pendidikan dan vokasi, serta penguatan kapasitas pelaku UMKM. Ketiga, penurunan kantong-kantong kemiskinan melalui peningkatan layanan kesehatan, perbaikan infrastruktur jalan, penyediaan sanitasi layak, dan pembangunan Sekolah Rakyat.
Ia juga menambahkan bahwa Pemkab Barito Utara terus berupaya mengendalikan inflasi daerah, yang hingga minggu kedua November menunjukkan capaian minus 0,41 persen, sebagai langkah menjaga daya beli masyarakat.
Felix menegaskan hasil Rakor mendorong pemerintah daerah segera menyusun RPKD Kabupaten yang selaras dan sinergis dengan RPKD Provinsi Kalteng. (Sly).
