KALAMANTHANA, Muara Teweh – Anggota DPRD Barito Utara dari Fraksi Karya Indonesia Raya (F-KIR), H. Tajeri, menyoroti berbagai persoalan krusial terkait pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga sektor pertanian dalam pendapat akhir fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2026. Penyampaian itu ia sampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Barito Utara, Senin (1/12/2025).
Dalam paparannya, H. Tajeri menegaskan bahwa porsi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik pada APBD 2026 mencapai Rp1,714 triliun atau 52,664 persen dari total belanja daerah. Anggaran tersebut diarahkan untuk pembangunan jalan, jembatan, air bersih, fasilitas kesehatan, serta sarana pendidikan hingga ke desa-desa. Namun begitu, ia mengingatkan dinas terkait agar meningkatkan pengawasan sehingga kasus kekurangan volume pekerjaan tidak kembali terjadi.
Pendidikan Masih Memprihatinkan
Tajeri menilai kualitas sarana pendidikan masih jauh dari layak. Ia menyebut banyak sekolah dengan ruang belajar rusak serta fasilitas dasar seperti meja, kursi, papan tulis, hingga WC dalam kondisi tidak memenuhi standar.
“Kami menemukan sekolah yang masuk pukul 08.00 dan pulang pukul 10.00. Bagaimana anak-anak kita bisa cerdas kalau seperti ini?” ujarnya. Ia juga mendesak agar pemerintah memperhatikan kondisi rumah guru dan penjaga sekolah yang masih tidak layak huni.
Sektor Kesehatan Minim Dokter dan Pelayanan
Fraksi KIR juga menilai pelayanan kesehatan belum optimal. Sejumlah Puskesmas tidak memiliki dokter, tenaga medis terbatas, fasilitas minim, bahkan ruang kerja tanpa AC. Banyak Pustu jarang beroperasi dengan berbagai alasan.
Ia meminta Pemda melakukan penertiban agar pelayanan kesehatan benar-benar dirasakan masyarakat, sekaligus merekomendasikan agar pemerintah memberikan beasiswa pendidikan dokter spesialis dengan ikatan kerja yang tegas.
PUPR Dinilai Lamban Tangani Jalan Rusak
Dalam aspek infrastruktur, Tajeri mengkritik lambannya penanganan jalan dan jembatan rusak di berbagai kecamatan, desa, dan dusun.
“Beberapa kali kami mengusulkan ke dinas, tetapi belum ditindaklanjuti. Ini fakta lapangan,” tegasnya.
Petani Kesulitan Pupuk dan Bibit
KIR juga menyoroti keluhan petani mengenai kelangkaan pupuk bersubsidi dan tingginya harga. Selain pupuk, petani membutuhkan bibit sawit dan palawija untuk meningkatkan produktivitas.
Tajeri turut mempertanyakan keberadaan Rumah Potong Hewan (RPH) yang sudah lama dibangun namun belum berfungsi meski Perda telah diterbitkan.
“Berapa banyak dana yang telah digelontorkan? RPH harus difungsikan segera agar dapat menambah PAD,” ujarnya.
Melalui pendapat akhir tersebut, Fraksi KIR berharap pemerintah daerah menjalankan APBD 2026 dengan serius, transparan, dan penuh tanggung jawab agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Barito Utara. (Sly).
