KALAMANTHANA, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menegaskan komitmen mempercepat pengoperasian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui Rapat Temu Mitra Koperasi Merah Putih 2026 yang digelar di Aula Bajakah Kantor Gubernur Kalteng, Senin (19/1/2026).
Rapat dibuka Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng Herson B. Aden, dihadiri perwakilan Kodam XII/Tanjungpura, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalteng Rahmawati, jajaran dinas koperasi kabupaten/kota, pimpinan BUMN PT Agrinas, serta perwakilan perbankan nasional dan daerah seperti BRI, BNI, dan Bank Kalteng.
Herson menegaskan, rapat ini merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden RI terkait percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan sarana pendukung koperasi. “Secara kelembagaan koperasi Merah Putih di Kalteng sudah terbentuk dan legal, tetapi banyak yang belum beroperasi karena keterbatasan gerai dan gudang. Ini yang harus kita kejar bersama,” ujarnya.
Melalui program Huma Betang Sejahtera, Pemprov Kalteng menargetkan sedikitnya 50 koperasi aktif pada 2026 untuk menerima bantuan stimulus Rp200–300 juta per unit yang bersifat bergulir. Ke depan, koperasi juga akan menjadi mitra strategis pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial dan ekonomi masyarakat. “Masyarakat cukup datang ke koperasi, bertransaksi dengan kartu Huma Betang Sejahtera, dan bantuan bisa langsung diterima. Rantai distribusi dipangkas, ekonomi lokal bergerak,” kata Herson.
Ia juga mendorong pemerintah kabupaten/kota memberikan kelonggaran pemanfaatan aset daerah melalui skema pinjam pakai atau hibah sebagai solusi sementara bagi koperasi yang belum memiliki gedung sendiri.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalteng Rahmawati melaporkan, hingga kini baru 13 koperasi yang aktif dan siap dibantu, terutama di wilayah sekitar kawasan hutan. Dari target 205 unit gerai, baru sekitar 40 persen menunjukkan perkembangan fisik. “Kendala utama masih soal lahan, legalitas kepemilikan, dan sinkronisasi data antara dinas koperasi kabupaten/kota dengan jajaran Kodim. Ini harus diselesaikan bersama agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari,” jelasnya.
Melalui rapat ini, Pemprov Kalteng menargetkan terbangunnya kesepahaman lintas sektor—pemerintah daerah, TNI, BUMN, dan perbankan—untuk mempercepat pembangunan gerai dan pergudangan Koperasi Merah Putih secara terukur dan berkelanjutan. (Mit)
